Articles

• Keabsahan Perkawinan Antara Pria dan Wanita yang Tidak Memenuhi Ketentual Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

  Satriya Nugraha

  175-192

  • PDF
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT PENARIKAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

  Rudyanti Dorotea Tobing

  87-106

  • PDF
• Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

  Yandi Ugang

  223-229

  • PDF
• HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

  Darwis L. Rampay

  107-121

  • PDF
• GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

  Dekie GG Kasenda

  122-141

  • PDF
• ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN

  Devrayno Devrayno

  142-157

  • PDF
• PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO-GINI DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

  Ana Suheri

  158-174

  • PDF
• KELUMPUHAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES LEGISLASI DI INDONESIA

  Eny Susilowati

  193-206

  • PDF
• PERBUATAN EIGEN RIGHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

  Kiki Kristanto

  207-222

  • PDF
• KEBERADAAN TANAH ADAT DAN TANAH NEGARA BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT

  Maharidawan Putra

  230-241

  • PDF