Penguatan Perlindungan Nelayan dalam Blue Economy: Analisis Kerangka Hukum dan Pendanaan di Kabupaten Indramayu

Abstract

Seluruh dunia sepakat bahwa dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan harus mematuhi daripada 17 poin dari sustainable development goals yang mana salah satu dari poin tersebut adalah poin 14 yang meyakini adanya keberlanjutan dalam ekosistem laut. Nelayan menjadi salah satu hal yang mendukung blue economy. Namun dalam hal perlindungannya belum memadai dengan tidak adanya pengaturan perlindungan pada tingkat daerah lewat Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan lewat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, terutama di daerah Majakarta, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan ideal mengenai perlindungan dan pendanaan nelayan di Kabupaten Indramayu karena belum adanya pengaturan pada tingkat Perda dalam hal perlindungannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparasi, dan pendekatan konseptual. Dalam menentukan konsep perlindungan dan pendanaan dalam teknis Peraturan Daerah belum diatur secara konteks kedaerahan. Terlebih dalam tingkat peraturan daaerah di Kabupaten Indramayu belum mengakomodasi terkait dengan perlindungan nelayan secara komprehensif. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut dalam tingkat peraturan daerah dengan mengedepankan peran aktif nelayan dalam mengakses pendanaan di pemerintah daerah kabupaten agar mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.