Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online

Abstract

Prostitusi online adalah salah satu tindak pidana yang berkembang pesat, munculnya internet membuat tindak pidana prostitusi berkembang melalui media elektronik khususnya media sosial. Perkembangan internet adalah salah satu alasan utama berkembangnya tindak pidana, internet yang mudah diakses, memberikan ruang kepada penyedia jasa prostitusi mengembangkan bisnis prostitusi ke dunia digital. Perlunya penanganan ekstra dari penegak hukum yaitu kepolisian melalui kewenangannya menindak dan melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku prostitusi online. Melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan adalah ranah kepolisian dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian fokus permasalahan yang penulis tulis dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang prostitusi online di Indonesia? dan bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelaku prostitusi online di Indonesia? Dengan tujuan penulisan adalah agar dapat mengetahui secara jelas pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang prostitusi online dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelaku prostitusi online di Indonesia. Dengan adanya peraturan undang-undangan dapat menjadi acuan kepolisian dalam menindak tegas dan memberikan sanksi pidana yang pantas untuk pelaku tindak pidana prostitusi online untuk sekarang dan dimasa yang akan datang. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang pertama adalah Pengaturan terhadap prostitusi diatur pada Pasal 298 dan 506 KUHP, di dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45. Kesimpulan yang Kedua adalah penegakan hukum pidana untuk tindak pidana prostitusi adalah kewenangan dari kepolisian, melalui tindakan penyelidikan, penangkapan dan penyidikan pelaku kejahatan prostitusi online yaitu mucikari saja