The Effectiveness of Land Tenure Based on the Utilization of the Full Systemic Land Registration Program (Study Case: Karimun Regency, Riau Islands Province)

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inisiatif Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada rakyat Indonesia dalam hal kepemilikan tanah. Namun, persyaratan yang disederhanakan untuk membuktikan hak atas tanah dalam Program PTSL telah mengubah nilai hukum dari prosedur yang sebelumnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dan diakui oleh camat, tetap berfungsi sebagai bukti hak, tetapi telah dikecualikan dari Program PTSL. Di Kabupaten Karimun, telah diterapkan kebijakan untuk mengatur prosedur penerbitan SKPT melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 41 Tahun 2016. Namun, implementasi kebijakan ini tidak sejalan dengan Program PTSL. Akibatnya, program PTSL telah memperkenalkan tantangan baru dalam hal membuktikan hak atas tanah. Penelitian yuridis empiris, yang dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, telah mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi hambatan penggunaan SKPT sebagai bukti hak dalam Program PTSL. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor hukum, penegak hukum, fasilitas infrastruktur pendukung, dan faktor yang terkait dengan masyarakat.