PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA 
SEBAGAI UPAYA MENEKAN TINGKAT PELANGGARAN 
LALU LINTAS DI KOTA PALANGKA RAYA

Endrawati
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Email : endra_kapos@yahoo.com
Abstrak
           Penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas belum berbanding lurus dengan tingkat penurunan kasus pelanggaran lalu lintas. Sanksi pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas belum menimbulkan efek jera sepenuhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Palangka Raya  ada 5 (lima) faktor yaitu faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana terutama anggaran untuk melakukan razia, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya masyarakat. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor  tersebut faktor penegak hukumnya sendiri (kepolisian) merupakan titik sentralnya.
1. Pendahuluan
Di kalangan pengamat hukum mengenal adanya satu ungkapan “bila ingin melihat hukum yang hidup di masyarakat dapat dilihat di jalan raya”. Karena di jalan raya dapat dilihat perilaku dan disiplin masyarakat pemakai jalan dalam berlalu lintas. Perilaku dan disiplin pemakai jalan secara langsung atau tidak langsung dapat dijadikan indikasi tingkat kedisiplinan masyarakat pemakai jalan terhadap norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat khususnya terhadap norma-norma hukum lalu lintas di jalan. 
Tingginya ketertiban dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas memberikan indikasi bahwa hukum di masyarakat tersebut benar-benar hidup dalam arti telah ditegakkan dan berjalan tertib sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mengatur perilaku manusia guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya ketidaktertiban lalu lintas mengindikasikan adanya ketidaktertiban tegaknya hukum di masyarakat, karena yang berlaku adalah “hukum rimba”, artinya siapa yang kuat itulah yang menang. Hal tersebut terkait dengan tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. 
.Tingginya tingkat pelanggaran juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhinya rambu-rambu lalu lintas. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraanya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap operasi tersebut tidak hanya POLRI, akan tetapi juga pihak-pihak lain, yaitu keikutsertaan yang aktif dari masyarakat itu sendiri. 
Dasar hukum yang mengatur tentang lalu lintas adalah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (selanjutnya ditulis UULAJ). Mengenai tata cara berlalu lintas diatur di dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 126 UULAJ. UULAJ berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan Lalu lintas Angkutan jalan yang bersifat lintas sektoral harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.
Khusus untuk penegakan hukum, dalam UULAJ ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikarenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.
Pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan secara sengaja antara lain tidak memiliki Surat Ijin mengemudi (SIM) dan tidak memakai helm standar nasional Indonesia. Pasal 288 ayat (2) UULAJ mengatur bahwa :
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf  b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Bagi masyarakat umum, sanksi pidana denda sebesar Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas pelanggaran tidak memiliki SIM atau tidak memakai helm standar nasional Indonesia dianggap cukup memberatkan. Masyarakat akan lebih memilih mengurus pembuatan SIM atau membeli helm dari pada membayar denda. Dengan demikian, harapan memberi efek jera terhadap pelanggaran lalu lintas akan dapat terwujud. Akan tetapi dalam praktik, seringkali terjadi penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan prosedur.
Pidana denda adalah jenis pidana yang umumnya dikenakan kepada semua pelanggar lalu lintas, namun dalam kenyataannya pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih sangat tinggi sehingga mulai dapat dipertanyakan apakah faktor yang membuat tingkat pelanggaran ini tetap tinggi. Mungkinkah sanksi pidana denda yang dijatuhkan dianggap terlalau ringan sehingga tidak memberikan penderitaan dan efek jera kepada masyarakat sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan.
Selain itu seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh “oknum” aparat penegak hukum atau Polantas dan atau masyarakat, dengan kata lain perkara pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum. Pemberian suap kepada Polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan (Pasal 209 KUHP). Bahkan usaha atau percobaan untuk melakukan kegiatan tersebut juga dapat dipidana penjara (Pasal 53 (1) (2) jo Pasal 209 KUHP). Sedangkan bagi Polantas yang menerima suap dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun (Pasal 419 KUHP).
2. Metode Penelitian
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal (yuridis sosiologis) yaitu mengkaji hukum secara sosiologis. Menurut Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa “sosiologi hukum adalah merupakan cabang sosiologi yaitu sosiologi bidang hukum yang memiliki pengertian ilmu yang mempelajari fenomena hukum”. Penulisan tesis ini didasarkan pada jenis dan pendekatan yang sifatnya empiris dengan kata lain pendekatan secara yuridis sosiologis atau mengkaji hukum secara sosiologis. 
3. Hasil dan Pembahasan
a. Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palangka Raya
		Kota Palangka Raya adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya memiliki luas wilayah 2.400 km2 dan berpenduduk sebanyak 220.962 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 96.067 jiwa tiap km2 (hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2012). Sebelum otonomi daerah pada tahun 2001 Kota Palangka Raya hanya memiliki 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Bukit Batu. Kini secara administratif Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) Kecamatan yakni Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Sebangau dan Kecamatan Rakumpit. 
		Kota ini dibangun pada tahun 1957 (UU Darurat Nomor 10/1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah) dari hutan belantara yang dibuka melalui Desa Pahandut di tepi sungai Kahayan. Palangka Raya merupakan kota dengan luas wilayah terbesar di Indonesia. Sebagian wilayahnya masih merupakan hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam serta Hutan Lindung Tangkiling. Panjang jalan di kota Palangka Raya sampai akhir tahun 2012 mencapai 911.83 km.  Berdasarkan kondisi permukaan jalan pada tahun 2012 sepanjang 300.22 km dalam kondisi baik, 175.41 km dalam kondisi sedang, 220.20 km dalam kondisi rusak dan 216.00 km kritis/rusak berat.
	Kota Palangka Raya merupakan bagian dari negara Republik Indonesia. Indonesia adalah aegara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum sangatlah penting dalam masyarakat dengan adanya peraturan-peraturan ini manusia dalam suatu masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan tentram, aman, dan damai. Karena dengan adanya peraturan-peraturan, (hukum) yang berlaku dapat menjadi sarana atau media untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.
Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan, bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalaninya walaupun demikian sanksi pidana denda bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita saja namun untuk menaati suatu aturan yang berlaku demi tercapainya kepastian hukum dan tujuan pemidanaan pidana denda.
Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dilakukan peningkatan kredibilitas pidana denda yang dilakukan baik terhadap berat ringannya maupun cara pelaksanaannya. Mengenai jumlahnya akan digunakan sistem kategori, sedangkan mengenai cara pelaksanaannya dapat diangsur dalam waktu yang ditetapkan oleh Hakim.
Penetapan denda berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan antara lain Pasal 281 yang berisi "Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta". Sebagai warga negara yang sadar hukum, sudah seharusnya mematuhi hukum. SIM diberikan kepada pengendara bukan hanya sebagai sertifikat dia bisa mengemudi. SIM dibuat agar pengendara punya pengetahuan berlalu lintas. Sejumlah pasal lain yang mengatur ketentuan berlalu lintas memberikan denda yang tidak sedikit. Dalam UU RI Nomor 22 tahun 2009 tersebut, sanksi denda minimal Rp 250 ribu dikenakan kepada setiap pelanggar. 
Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Palangka Raya berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Palangka Raya, adalah sebagai berikut : 
Tabel 1. Daftar Pelanggaran  Lalu Lintas di Kota Palangka Raya
NO.	TAHUN	JUMLAH   PELANGGARAN	
1.		2007	5.144	
2.		2008	11.437	
3.		2009	5.893	
4.		2010	4.695	
5.		2011	13.226	
6.		2012	9.121	
7.		2013	6.312	
       Sumber: Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Palangka Raya.
Sedangkan data yang ada pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Palangka Raya, kasus pelanggaran lalu lintas yang telah diputus adalah sebagai berikut :  
                                               Tabel 2.
Daftar Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Kelas 1 Palangka Raya
NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS  YANG DIPUTUS	
1.		2010	2.687	
2.		2011	8.033	
3.		2012	6.312	
4.		2013	4.507	
      Sumber:  Pengadilan Negeri  Kelas I  Palangka Raya.
Apabila dilihat dari data pelanggaran pada Satlantas Polresta Palangka Raya maka terlihat bahwa setelah berlakunya UULLAJ dengan ancaman denda yang cukup tinggi, tingkat pelanggaran lalu lintas terjadi penurunan  sebanyak 23.30% yaitu terjadi penurunan sebanyak  1.198 pelanggaran. Dari jumlah penurunan ini terlihat bahwa ancaman pidana denda yang cukup tinggi bagi pelanggar lalu lintas dapat menimbulkan rasa takut dari masyarakat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. 
Pada tahun 2011 terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang cukup signifikan di Kota Palangka Raya yaitu terjadi peningkatan sebesar 181.70% yaitu dari 4.695 pelanggaran menjadi 13.226 pelanggaran sehingga terjadi selisih  8.531 pelanggaran. Hal ini disebabkan pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor di kota Palangka Raya. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 90.648 buah yang terdiri dari sepeda motor 83.320 buah, mobil penumpang 3.716 buah, truk 4.510 buah, dan bus/minibus ada 60 buah serta kendaraan khusus sebanyak 42 buah.  Peningkatan jumlah kendaraan merupakan salah satu akibat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kota Palangka Raya. 
Pelanggaran lalu lintas di Kota Palangka Raya pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 terlihat cenderung menurun. Tahun 2012 pelanggaran lalu lintas turun sebesar 31.04% dan tahun 2013 turun sebesar 27.30%. Kecenderungan naik turunnya tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Palangka Raya menunjukkan bahwa  adanya sanksi pidana berupa denda yang cukup besar, tidak secara signifikan diikuti oleh efek jera masyarakat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.
Pada awal berlakunya UULLAJ, masyarakat merasa bahwa nilai denda yang tercantum dalam UULLAJ cukup besar, sehingga mayarakat pun merasa akan sangat terbebani apabila harus membayar denda. Seiring dengan penurunan nilai rupiah, maka pada saat ini nilai denda menjadi bukan hal yang menakutkan bagi masyarakat, terlebih pula seringkali pelanggaran terhadap lalu lintas dapat diselesaikan di jalan, yaitu antara pelanggar dengan oknum polisi. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang responden yang diwawancarai penulis, bahwa adakalanya pelanggar lalu lintas cukup membayar kepada oknum polisi dengan nilai di bawah denda yang tercantum dalam UULLLAJ. Pengendara tidak perlu repot harus berurusan ke pengadilan untuk membayar denda. 
Apa yang dikatakan oleh responden tersebut sangat dimungkinkan terjadi. Hal ini terutama apabila dilihat dari anggaran kepolisian untuk melakukan razia yang hanya dianggarkan sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah untuk tiap anggota polisi yang turut dalam razia. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) masuk dalam kas kepolisian. Tiap melakukan razia hanya dibatasi untuk 4 (empat) orang anggota kepolisian. 
Mayoritas pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Palangka Raya adalah melanggar Pasal 291 UULLAJ yaitu pengendara bermotor tidak memakai helm dengan Standart Nasional, dengan ancaman denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pelanggaran lain yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap Pasal 281 UULLAJ yaitu pengendara bermotor tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dengan ancaman denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pelanggaran terhadap Pasal 288 UULLAJ yaitu pengendara bermotor tidak membawa dan atau tidak memiliki STNK dengan ancaman denda sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palangka Raya
Tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Palangka Raya tidak terlepas dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. 
Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to the very meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderiataan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pelanggaran lalu lintas di Palangka Raya ada lima antara lain:
1.	Faktor Substansi hukum. 
Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh Undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan apakah isi undang-undang itu betul-betul akan memberikan keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru dibuatnya hukum akan semakin membuat ketidak adilan dan ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali. UULLAJ yang dibuat pada tahun 2009 diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pengendara oleh karena sanksi pidana denda yang diatur dalam UULLAJ tersebut cukup besar. Seiring dengan menurunnya nilai rupiah, sanksi pidana denda yang ada pun berdampak bagi efek jera masyarakat dimana masyarakat tidak lagi menganggap nilai denda tersebut tinggi.
2.	Faktor Struktur hukum. 
Struktur hukum ini dimaknai para pelaku penegak hukum, ada dua yaitu penegak hukum yang pro yustitia dan penegak hukum yang non pro yustitia, penegakan hukum proyustisia adalah Hakim, Jaksa, Polisi dan advokat, sedangkan yang nonpro yustisia di lingkungan bea cukai, perpajakan,lembaga pemasyarakat. Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat penting di tangan merekalah hukum ditegakkan, mereka harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam penegakan hukum.Penulis berharap mereka tidak hanya menjadi corong undang-undang namun juga berpikir lebih luas dan mendalam. Berbicara mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, menurut Pasal 5 ayat (3) UULLAJ, setidaknya ada lima institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap penegakan hukum, yaitu :
1.	Kementerian negara yang berfungsi mengatasi masalah bidang jalan. Bagian ini biasanya menjadi jatah dari departemen Pekerjaan Umum (PU).
2.	Kementerian Negara yang mengurusi pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Departemen yang memiliki tanggung jawab bagian pengadaan sarana dan prasa rana ini adalah Departemen perhubungan dari aspekk infrastruktur, Dinas Perhubungan dan departemen reknis terkait bertanggung jawab terhadap kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. 
3.	Kementerian negara yang bertanggung jawab dalam bidang industri, yaitu Departemen Perindustrian.
4.	Kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi.
5.	Kepolisian negara Republik Indonesia.
Instansi-instansi tersebut bertanggung jawab terhadap peyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Pasal 7 ayat (2) UULLAJ) yang berbunyi : “Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh pemerintah sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok instansi masing-masing”.
Instansi kementerian negara penanggung jawab bidang jalan misalnya bertanggung jawab terhadap kondisi jalan, memperbaiki jalan yang rusak, termasuk kondisi jembatan. Instansi penanggung jawab sarana dan prasarana mengurusi pengadaan rambu-rambu, marka jalan, halte, dan terminal serta memastikan bahwa rambu, marka jalan, dan fasilitas umum berfungsi dengan baik.
Meskipun demikian, yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat pengguna jalan adalah instansi kepolisian. Mereka bertugas langsung di jalan, mengatur para pengguna jalan, menindak mereka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Selain dari kepolisian, terdapat aparat penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang melakukan penyidikan terhadap para pengguna jalan, mereka adalah Dinas Perhubungan dan juga bertugas menangani masalah perbaikan dan perawatan terhadap rambu lalu lintas dan sarana jalan. 
Penyidikan menurut Pasal 259 UULLAJ adalah :
(1) Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh :    a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
                 b. Penyidik Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini.
           (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
                a. Penyidik.
                b. Penyidik Pembantu.
	Kewenangan penyidik Kepolisian negara republik Indonesia menurut Pasal 20 ayat (1) huruf b, f, g, h dan I UULLAJ adalah  melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan; membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; menghentikan penyidikan jika memang tidak cukup bukti; melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan atau melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Secara ringkat, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana. Penegak Hukum sangat berkaitan erat dengan pengaruh kepada tingkat pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas.Tanpa tindakan yang tegas yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian, maka tingkat pelanggaran lalu lintas pun akan semakin meningkat. Dalam praktik, seringkali terjadi bahwa para penegak hukum khususnya pihak Oknum kepolisian melakukan tindakan-tindakan yang justru melawan hukum, misalnya “praktik damai di jalan” yaitu pelaku pelanggaran lalu lintas tidak diberikan surat tilang dengan imbalan tertentu kepada oknum kepolisian tersebut. Hal ini pernah dialami oleh Frans seorang mahasiswa di Palangka Raya, yang pernah melakukan pelanggaran berupa menerbos lampu merah karena terburu-buru akan berangkat ujian di kampusnya. Frans pun harus membayar sejumlah uang kepada oknum polisi sebagai “uang damai”. 

3.	Faktor sarana dan prasarana
Penegakan hukum membutuhkan sarana-prasarana seperti bagi polisi peralatan yang memadai dan tentunya bisa digunakan, apa jadinya jika dalam penegakan lalu lintas motor yang digunakan untuk patroli motor yang sudah usang, atau dalam penyusunan berkas  masih menggunakan mesin ketik manual, sarana dan prasarana ini tentu berkaitan dengan anggaran, maka anggaran untuk penunjang benar-benar dimanfaatkan untuk itu. Selain itu, diperlukan juga anggaran yang memadai untuk melakukan razia sebagai sarana untuk menertibkan lalu lintas. Anggaran untuk melakukan razia selama ini sangat minim, yaitu sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari melakukan razia. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masuk dalam kas kepolisian. Dengan anggaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh  ribu rupiah) per hari tentulah tidak memadai untuk melakukan razia. Oleh karenanya razia pun tidak dapat dilakukan setiap hari, terlebih lagi mengingat wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palangka Raya cukup luas. Razia sebagai sarana untuk menertibkan pengguna jalan tidak dapat dilakukan secara efektif oleh karena keterbatasan anggaran.
4.	Faktor  Masyarakat 
  Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. 
Data yang diperoleh dari Satuan lalu Lintas Polresta palangka Raya, pelanggaran-pelanggaran terhadap lalu lintas dapat dikategorikan berdasarkan pendidikan, jenis kelamin, golongan kendaraan, usia dan profesi. Berdasarkan pendidikan pelanggar lalu lintas posisi tertinggi pelanggar lalu lintas adalah mahasiswa dengan jumlah 2.263 pelanggaran masyarakat yang berpendidikan SMA yaitu sebanyak 688 pelanggaran, selanjutnya diikuti oleh masyarakat yang berpendidikan SMP sebanyak 96 pelanggaran, dan masyarakat yang berpendidikan SD sebanyak 95 pelanggar. Dari data ini terlihat bahwa pelanggar terbanyak adalah masyarakat yang berpendidikan SD,SMP maupun SMA. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas adalah melakukan operasi razia secara kontinyu dan berkesinambungan untuk melakukan penindakan terhadap para pelanggar. Selain itu upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk sadar berlalu lintas secara aman. Sosialisasi ini dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mengunjungi sekolah-sekolah dari tingkat PAUD hingga Perguruan Tinggi. Sosialisasi yang lebih intens dilakukan terhadap para pelajar SD, SMP dan SMA.
Berdasarkan usia, pelanggaran terhadap lalu lintas didominasi oleh usia 22-30 tahun yaitu sebanyak 383 pelanggaran, selanjutnya diikuti oleh usia 16-21 tahun yaitu sebanyak 189 pelanggaran. Usia 31-40 tahun menduduki peringkat ketiga sebanyak 161 pelanggaran, kemudian usia 0-15 tahun sebanyak 68 pelanggaran, diikuti oleh usia 41-50 tahun sebanyak 63 pelanggaran, dan terakhir   usia 60 tahun ke atas  sebanyak 32 pelanggaran.  
Berdasarkan profesi, posisi tertinggi pelanggar lalu lintas adalah pegawai swasta sebanyak 1.475 pelanggaran, sedangkan pelajar menduduki peringkat ke dua dengan jumlah 402 pelanggaran. Selanjutnya PNS dengan jumlah pelanggaran sebanyak 195, Pengemudi sebanyak 36 pelanggaran, Polri 1 pelanggaran, TNI nihil dan lain-lain sebanyak 14 pelanggaran. 
Berdasarkan data tersebut, nampak bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati aturan lalu lintas dipengaruhi oleh usia, tingkat pendidikan dan profesi.

5.	Faktor Budaya
Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak 	hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. 
Kota Palangka Raya merupakan kota yang relatif termasuk baru dibandingkan dengan kota besar lainnya di Indonesia. Pengembangan jalan raya pun masih termasuk baru. Pada masa lampau angkutan yang dipakai oleh masyarakat kota Palangka raya pada umumnya melalui sungai. Dengan perkembangan pembangunan yang ada, lambat laun masyarakat kota Palangka Raya telah dapat menikmati angkutan melalui jalan raya. Angkutan yang dipakai pun beraneka ragam baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Semakin hari jumlah kendaraan bermotor di Palangka Raya semakin bertambah, hal ini terlihat dari data statistik bahwa jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2012 sebanyak 90.648 buah yang terdiri dari sepeda motor 82.320 buah, mobil penumpang 3.716 buah, truk 4.510 buah dan bus/minibus ada 60 buah serta kendaraan khusus sebanyak 42 buah.
Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kota Palangka Raya juga disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk yang menetap di kota Palangka Raya, hal ini terlihat dari data statistik sejak tahun 2002 hingga tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan yaitu dari jumlah 179.732 jiwa menjadi 229.599 jiwa. 
Penduduk yang tinggal di kota Palangka Raya, adalah penduduk yang asli orang Palangka Raya, dan juga penduduk yang merupakan pendatang, baik pendatang dari kabupaten-kabupaten di wilayah provinsi Kalimantan Tengah maupun dari daerah lain di wilayah negara Indonesia.
Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Dengan adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, dan tertib, maka para pengguna jalan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis, administrasi dan legal sebagaimana diatur dalam UULLAJ. POLRI ditetapkan sebagai petugas atau lembaga yang ditunjuk UULLAJ untuk menindak pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak kepolisian harus mempunyai upaya-upaya untuk menanggulangi pelanggaran tersebut. Untuk menekan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas, Kepolisian terus melakukan program-program yang bersifat lebih mengedepankan upaya pencegahan (preventif) dan tindakan represif supaya masyarakat lebih tertib berlalu lintas.
Upaya preventif lebih besar manfaatnya, karena apabila masalah itu meluas akan amat sulit menanggulanginya. Pada dasarnya upaya-upaya preventif terbagi dalam beberapa jenis antara lain:  (1) upaya korektif, yaitu upaya untuk memecahkan atau mengatasi masalah-masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh individu; (2) upaya preservatif, yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik; (3) Upaya kuratif, yaitu upaya pembinaan yang bertujuan untuk kembali kepada jalur semula; (4) upaya adaptasi yaitu upaya yang berusaha untuk membantu penyesuaian terhadap lingkungan.
Upaya preventif yang dilakukan kepolisian resort kota Palangka Raya adalah terus berupaya semaksimal mungkin meminimalisir terjadinya pelangggaran dan kecelakaan di jalan raya. Untuk itu Satlantas secara rutin menggelar berbagai operasi setiap tahunnya yang lebih mengedepankan upaya pencegahan tersebut. Dalam setiap operasi, kepolisian lebih mengedepankan upaya preventif dengan tidak meninggalkan penegakan hukum yang dilaksanakan secara selektif sehingga diharapkan dapat mewujudkan keselamatan berlalu lintas yang lancar dan aman.
Untuk ke depan, Satlantas mempunyai target untuk bermitra dengan masyarakat. Intinya upaya pencegahan dan edukasi lebih diterapkaan daripada upaya penindakan, seperti pemasangan rambu-rambu dan penempatan personil di lokasi yang sering terjadi kecelakaan, sosialisasi ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini untuk meningkatkan kinerja dan menata sistem penyelenggaraan manajemen lalulintas sebagaimana yang diamanatkan oleh UULLAJ. 
Selain upaya preventif, Kepolisian juga melakukan tindakan represif.  Tindakan represif merupakan bagian dari pengendalian sosial yaitu suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku.
Tindakan represif bertujuan untuk mengembalian keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Salah satu metode yang digunakan oleh pihak kepolisian adalah metode hunting, dimana petugas kepolisian berjaga di tempat yang tidak terlihat oleh pengguna jalan. Seringkali pengguna jalan terjebak oleh metode ini. Pengguna jalan sering kali melanggar lalu lintas oleh karena dianggap tidak ada petugas kepolisian. Hal ini  pernah dialami oleh seorang pelajar  SMP yang tidak memiliki SIM yang bernama Ahyoanto. Ahyo mengendarai sepeda motor melalui jalan yang sunyi dengan harapan tidak menemui petugas kepolisian. Akan tetapi ternyata di tempat yang agak tersembunyi petugas kepolisian melihat Ahyo yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan tidak memiliki SIM. 
4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1.	Penerapan sanksi pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Palangka Raya, dapat mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, meskipun tidak secara siginifikan. Penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas belum berbanding lurus dengan tingkat penurunan kasus pelanggaran lalu lintas. Terlihat dari data statistik kasus pelanggaran lalu lintas yang masih naik turun meski untuk beberapa tahun terakhir ada kecenderungan menurun. Sanksi pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas belum menimbulkan efek jera sepenuhnya, terutama bagi pelanggar lalu lintas yang tidak memakai helm berstandart nasional Indonesia, pelanggar yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), pelanggar yang tidak membawa dan atau tidak memiliki STNK. Sanksi pidana denda bukanlah satu-satunya sarana atau cara untuk menekan tingkat pelanggaran lalu lintas. 
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Palangka Raya  ada 5 (lima) faktor yaitu faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana terutama anggaran untuk melakukan razia, memungkinkan terjadinya upaya damai antara pelanggar hukum dan petugas lalu lintas. Hal tersebut ditenggarai alokasi anggaran untuk melakukan operasi dan patroli di jalan raya sangat kecil. Anggaran dinilai kecil juga mampu memengaruhi faktor penegakan hukum khususnya dalam penerapan sanksi pidana denda. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor  tersebut faktor penegak hukumnya sendiri (kepolisian) merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum (Kepolisian) dan penegak hukumnya (kepolisian) sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat lua. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Dengan adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, dan tertib, maka para pengguna jalan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis, administrasi dan legal sebagaimana diatur dalam UULLAJ. POLRI ditetapkan sebagai petugas atau lembaga yang ditunjuk UULLAJ untuk menindak pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak kepolisian harus mempunyai upaya-upaya untuk menanggulangi pelanggaran tersebut. Untuk menekan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas, Kepolisian terus melakukan program-program yang bersifat lebih mengedepankan upaya pencegahan (preventif) dan tindakan represif supaya masyarakat lebih tertib berlalu lintas. 
 Saran yang diberikan dalam penulisan tesis ini adalah :
	1.  Perlunya sosialiasi sejak dini tentang kesadaran berlalu lintas bagi anak-anak pendidikan usia dini (PAUD), karena jika sejak dini sudah ditanamkan pentingnya pendidikan berlalu lintas akan menumbuhkan jiwa kedisplinan sejak kecil dalam berlalu lintas.
	2.  Untuk menciptakan lalu lintas dan  angkutan jalan yang aman, lancar dan tertib, diharapkan  pihak  Kepolisian dapat lebih bermitra dengan masyarakat. Upaya pencegahan dan edukasi lebih diterapkan daripada upaya penindakan. 

DAFTAR PUSTAKA

A.	DAFTAR BUKU
Abdurrahman,2007, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Alik Ansyori Alamsyah, 2008, Rekayasa Lalu Lintas (edisi Revisi), Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.

Andi Hamzah, 2000, Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
Bambang Waluyo, 1996, Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Barda Nawawi, 1996,  Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,  Badan Penerbit Undip, Semarang

Bruggink, J.J.H, dialihbahasakan oleh Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Hukum,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Darwan Prins, Hukum Pidana Dalam Praktek, Penerbit Djambatan, Jakarta
Departemen Kehakiman, 1992, “Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana denda”, Balai Pustaka.

Friedmann, Lawrence M., 1975, The Legal System, A Social Science Persepective, Russel Sage Foundation, New York.

Heri Tahir, 2010, Proses Hukum Yang Adil dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Laksbang PRESSindo Yogyakarta.

Hoefnagels, G. Peter, 1969, “The Otherside of Criminology” (Kluwer: Deventer Holland.

Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1997.

Muhammad Ikhsan, 2009, ”Lalu Lintas dan Permasalahannya”,Kuliah Umum DIR LANTAS Polda Jabar, Bandung.

Niniek Suparni, 2007, “Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Soesilo, R 1972, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea, Bogor.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Jakarta, 2009
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Jakarta, 2009

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2013, Palangka Raya Dalam Angka In Figure 2013, Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Palangka Raya.

Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta.
Warkum Sumitro, Dkk (Tim Editor), 2002, Bunga Rampai Masalah Hukum Aktual, Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Membangun Manusia Yang Profesional, Berkeadilan, Humanis, Dan Religius Memasuki Era Otonomi Dan Globalisasi, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Adtya Media dalam Rangka Lustrum Ke 9, Malang.

B.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C.	DAFTAR ARTIKEL DAN SUMBER LAIN
Agnane Mahardika Putri, dkk, Tugas, Fungsi dan Tujuan Hukum, Posted 17 Juni 2010,  diakses tanggal 30 Mei 2014. 

Asshiddiqie Jimly, Penegakan Hukum, http:// www.docudesk, com, diakses tanggal 30 April 2014.
http://www.id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palangka_Raya, diakses tanggal 1 Juni 2014

http://thatsmekrs.wordpress.com. diakses tanggal 21 Mei 2014.
Indriadi, Delvi, Koridor Hukum, www.delvi.com, diakses tanggal 30 April 2014
Join, Ihsan, Status Hukum Art In The Science Of Law, support@status hukum .com, diakses tanggal 26 April 2014.

Law Community, Sosiologi Hukum, Posted 12 Mei 2009, http://law community.com., diakses tanggal 21 Mei 2014.  
 
Pengendalian sosial, http://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_sosial diakses tanggal 25 Mei 2014
Pengertian Upaya Preventif, http://id.shooving.com/social-science/education/2184192-pengertian-upaya-preventif/#jxzz34COzVcnp. Diakses tanggal 25 Mei 2014