PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN - Tobing, Rudyanti Dorotea (Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 2019)
Pemilihan Umum merupakan instrumen penting dalam setiap negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Pemilu 2019 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  Pada hakekatnya UU Pemilu telah mengakomodir kepentingan semua para pihak dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam UU Pemilu tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diperkuat dan diperjelas.  Salah satunya adalah diberikan tugas dan kewenangan terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu menyatakan bahwa : Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Selama pelaksanaan Pemilu tahun 2019 sejak tahapan pertama hingga terakhir, Bawaslu telah menerima 10 (sepuluh) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang tersebar pada beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pencegahan terjadinya sengketa proses pemilu dan menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan bersikap adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dirasakan baik oleh Peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah.