WEWENANG BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI KOTA PALANGKA RAYA - Endrawati, Endrawati (Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 2019)
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan Adil dalan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  Berdasarkan UU No 7 tahun 2017, pertama kalinya Pemilihan Umum dilaksanakan secara serentak meliputi Pemilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD hal ini berdampak pada kerumitan penyelenggarannya. Pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan setiap tahapan menentukan lolos tidaknya peserta Pemilu untuk lanjut ke dalam tahapan berikutnya. Kelolosan tersebut ditentukan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan atau Berita Acara. Sebagai lembaga pengawas Pemilu Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat Keputusan atau Berita Acara KPU.Penyelesaian Sengketa dilaksanakan melalui mediasi dan adjudikasi dalam waktu paling lama 12 hari kerja sejak Permohonan Sengketa diregister.